Paradigm of Islamic Education

Emancipatoris As Base of Paradigmatic of Islamic Education
by Muhammad Khamdan
Freedom in term of Islam intended as freedom of tauhid which is there no something able to bridle, limiting, and immeasurable of dissimilar grind, except eye Allah. And merely system of education or just just curriculum.

 

 

Urgency of Iiberation among Moslem do not emerge off hand, but become awareness as long effect from immeasurable of social process at a period of retreating of Islamic Spirituality. This Matter can provable with existence of formation of opinion explaining about urgency and basis of Iiberation in religiousitas. That Awareness way at least cannot discharge from existence of Asghar Ali Engineer, Hassan Hanafi, and Farid Esack.According to figure of above, poorness reality and oppressed socialize non something that given, but in consequence of structure which systematically created the negative condition. In this case, need rational approach, intellectual, and place forward real movement in have theology. Among that movement is historical criticism coping to look for truth from theology facet, philosophic, come up with phenomenologic in comprehending text. Second, criticize practic, meaning a truth capable to motivate action of human life progress. Become, more at how doctrine able to awaken solidarity of human being to shaken off the yoke.
From domain of Iiberation opinion (emancipatoris), more important for applied in framework of approach of paradigm of education of Islam, because have been happened exploitation on behalf of religion at the education, so that peep out terminology of education dichotomy. To that’s require to comment formation of renewal of education of Islam in model of Islamication science, with implementation of domain emancipatoris.Affirming Epistemology In Islam
استمر في القراءة

Reaktualisasi IPNU

Meneguhkan Komitmen Anak Muda NU

 

                                   Oleh. Muh. Khamdan, S.Pd.I

Tujuh tahun yang lalu, badan otonom termuda di jajaran organisasi NU dalam wadah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), merasa tergugah. dalam kongres ke-13 dan ke-12 di Maros Makasar. Pasalnya, sejak melakukan reorientasi ke arah dimensi pelajar,  santri, pemuda, dan mahasiswa, kedua badan otonom ini ternyata berkembang dalam adagium la yamutu wala yahya (tidak mati dan tidak hidup).Hasil yang sangat menarik dari ketergugahan pada kongres 23-26 Maret 2000 di atas, adalah terdorongnya peserta kongres berikutnya, kongres ke-14 IPNU dan ke-13 IPPNU di Surabaya pada Maret 2003, untuk merubah singkatan putra pada IPNU menjadi pelajar dan putra putri dalam IPPNU menjadi pelajar putri. Jelas menunjukkan adanya koherensi produktif di saat awal lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, untuk berkomitmen dalam bidang pendidikan.

استمر في القراءة

Haloqoh Budaya

Term of Reference

 

HALAQOH BUDAYA DAN ORASI PUISI

REVITALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL ;

RESPON PROBLEMATIKA ZAMAN

DALAM PERSPEKTIF BUDAYA

 

A. LATAR BELAKANG

Rakyat kecil sekarang ini sedang terjepit kegelisahan yang memuncak. Ruang ekspresi untuk menyalurkan kegelisahan rakyat kecil semakin sempit dan langka. Gedung pertunjukan dan diskusi kebudayaan hilang ditelan modernitas zaman.

Ekpresi kebudayaan dan kesenian warga kecil tak menemukan ruang leluasa dan merdeka. Ruang ekspresi untuk mendedahkan rasa seni yang membuncah dalam diri tak dapat dijumpai karena minimnya fasilitas. Anggaran bagi lembaga kesenian di setiap daerah hanya cukup untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan kecil. Akibatnya, infrastruktur yang mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan di setiap daerah kurang memadai. Jangankan membangun gedung pertunjukan, membiayai kegiatan kesenian saja tertatih-tatih. Hal ini menjadi ironis, memingat kebudayaan sebenarnya menempati ruang penting dalam naskah sejarah bangsa ini.

Political will pemerintah tak menyentuh perbaikan fasilitas kesenian yang sangat dibutuhkan warga. Kesenian menjadi semakin terpinggirkan, karena miskinnya tanggung jawab pemerintah. Menurut Imam Cahyono (2006), Rezim penguasa dewasa ini menganut paradigma ala pedagang (corporatocracy). Yang menjadi fokus perhatian pemerintah hanya saldo neraca keuangan, meski rakyat dilanda berbagai bencana. Negara menjadikan rakyatnya penikmat segala barang produksi asing. Pemerintah tak mau repot mengurus warganya sehingga rakyat menjadi korban ulah negara (state neglect) yang tak terurus. Rakyat apatis dan hopeless terhada negara, rakyat harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup dan tetap eksis. Biarpun rakyat haus akan tersedianya ruang kesenian yang memadai, pemerintah tak menganggapnya sebagai fokus perhatian.

Ruang kesenian rakyat yang semakin terpinggirkan, membuat kreatifitas kebudayaan warga semakin melemah. Rakyat kecil hanya menjadi penonton berbagai pertunjukan politik, kampanye pemilu dan drama kasus korupsi. Warga hanya menjadi penikmat tontonan yang disuguhkan televisi, tak ada kritik yang timbul atas berbagai persoalan bangsa, karena rakyat dibungkam oleh kekangan penguasa. Hal ini menjadikan warga sebagai kaum mayoritas diam (silent majority), yang tak mampu menyalurkan segala kegelisahan yang dirasakan. Maka tak heran, apabila rakyat kecil menumpahkan kegundahan melalui diskusi gayeng di warung kopi, demonstrasi di jalan-jalan, maupun luapan emosi di stadion sepak bola. Keinginan berekspresi yang tersumbat akan meluap di ruang-ruang publik dengan tanpa kontrol.

استمر في القراءة

Teologi Progresif

Teologi Progresif Sebagai Sebuah Perspektif Alternatif

Oleh. Muhammad Khamdan, S.Pd.I

khamdan.jpg

Telah diakui bahwa setiap agama selalu menawarkan keselamatan dan menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Namun, pengakuan yang bersifat normatif itu sering kali tidak didukung oleh kebenaran faktual dan bukti-bukti empiris. Sejarah agama-agama mutakhir justru menyuguhkan suatu realitas yang berbeda. Agama dengan tujuan adiluhung yang diusungnya, sering terperangkap pada kegamangan di dalam menyelesaikan pelbagai masalah kemanusiaan di tangan para penganutnya.

Problem kemanusian yang terus “merajam” umat manusia dari tepi ke tepi, kadang terbiarkan tanpa kehadiran tawaran solutif dari kaum agamawan. Problem-problem kemanusiaan yang bersifat lintas batas itu sering alpa dari cita keberagamaan. Sementara perbincangan dan orientasi keberagamaan yang berlangsung masih bertendensi pada model keberagamaan yang melangit. Agama telah dimaknakan sebagai institusi pelayanan terhadap Tuhan (teosentris) yang dijauhkan dari orientasi pelayanan terhadap manusia (antroposentris). Agenda utama dari pemaknaan dan pigmen keberagamaan seperti itu adalah memperbanyak jumlah rumah ibadah sembari merayakan ritualisme sebagai persembahan buat Tuhan semata.
استمر في القراءة

Mengakhiri Hegemoni Kebenaran

Mengakhiri Dominansi Mayoritas Atas Kebenaran

Muh. Khamdan

Wahai jiwa-jiwa yang tenang jangan sekali-kali kamu,
Mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi
Bahwasanya kamu memang tak punya daya dan upaya,
Serta kekuatan untuk menentukan kebenaran yang sejati.

Dewasa ini, fenomena keberagamaan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, lebih banyak bersinggungan dengan klaim sepihak atas otoritas kebenaran. “kebenaran”, terebih lagi “berinduk semang” pada agama, sering menimbulkan konflik akibat pemahaman doktrin yang beragam. Dan parahnya, konflik itu kerap terjadi atas kalangan mayoritas terhadap minoritas.
Sejumlah kasus yag menjelaskan fenomena tersebut seperti, penangkapan Yusman Roy yang memiliki ajaran sholat dwi-bahasa, penyerbuan kampus Mubarok milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Bogor, penyesatan sejumlah pemikir Islam yang mengintegrasikan pemikirannya dengan pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme, berdasarkan fatwa MUI dalam Munas 26-29 Juli 2005, penuntutan atas agambar album grup musik Dewa, sampai pada pemaksaan terhadap kelompok penolak Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan pornoaksi (RUU APP) untuk menerima, sebagaimana pengusiran FPI terhadap KH. Abdurrahman Wahid dalam diskusi lintas agama di Purwakarta. Atas nama agama-lah klaim-klaim sepihak oleh kalangan yang merasa menjadi mayoritas itu muncul.
Dalam realitas demikian, setidaknya diawali karena upaya penafsiran dan menalar modernitas. Satu hal yang perlu difahami, modernitas selalu diposisikan sebagai subordinat ditolak atau diterima. Di kalangan penolak, modernitas dianggap sebagai nilai-nilai ideologi yang telah merubah semua tatanan kehidupan melenceng dari jalur Islam. Imbasnya, gerakan kalangan tersebut menjadi gerakan kudeta yang menganggap semua serba krisis untuk dikembalikan pada Islam “perspektifnya”. Oleh Muhammad Qutb, era ini disebut sebagai era jahiliyah modern (jahiliyyat al Qam al Isyrin) yang perlu didekati secara total berdasarkan teks-teks keagamaan, atau Islam sudah final. Modernitas, dianggap juga sebagai penyebab merosotnya agama sebagai orientasi nilai, yang pada akhirnya menurunkan martabat lembaga keagamaan. Oleh Ulil Abshar Abdalla, kondisi semacam itu disebut sebagai eksorsisme metafisis atau pengjilangan roh agama dari dunia.
Kesadaran semacam itu tentu bertentangan dengan yang diyakini kalangan penerima modernitas. Kalangan yang mencerna faham-faham modernisme, pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme, terpaksa “membenarkan” tesis Huntington tentang benturan peradaban (the clash of civilitazion). Kalangan yang seringkali disebut sebagai Islam liberal, terpaksa melawan ideologi penafsiran teks agama yang pragmatis maupun asketis-isolatif, beraktor kalangan fundamental, dengan pandangan teosentris Islam humanis. Penalaran rasional atas teks-teks keIslaman adalah prinsip yang dikembangkan dalam upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat rasio etik Qur’an dan Sunnah.
Dalam perspektif inilah, ketegangan dalam pergumulan keberagamaan umat Islam dengan modernitas, tidak bisa dihindarkan apalagi dihilangkan. Dari kalangan pertama, patologi-patologi sosial sehingga melahirkan krisis multidimensional harus dihentikan sebagaimana doktrin Islam atau Islam adalah tujuan akhir (the religion as end0. Pada akhirnya, kalangan ini cenderung terfragmentasi gerakan hanya berkisar dengan semangat melakukan purifikasi secara radikal dalam segala hal., terutama formalisasi syariat Islam dengan regulasi nasional. Sedangkan kalangan kedua, lebih mengedepankan pemahaman bahwa agama difahami sebagai warisan kesejarahan yang harus diterima secara rasional dan substansial-universal menuju doktrin kontekstual. Artinya, nilai keabadian dan universalitas al quran terletak pada prinsip moralnya, bukan sekadar formalisasi “syariat simbolik” dalam regulasi nasional.
Kasus yang terjadi di Indonesia misalnya, pendesakan pengesahan rancangan Undang-Undang Antipornografi dan pornoaksi sebagai salah satu langkah “batu loncatan” menyalahkan orang lain, antara kalangan perama versus kalangan kedua, kaum fundamentalis versus kaum moderat, atau FPI versus Gusdur, Shinta Nuriyah versus Forum Betawi Rempuk, kemudian memicu protes bagi masyarakat bawah.
Keadaan semacam itu, sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang dibangun para pendiri bangsa Indonesia, tentang toleransi “Bhineka Tunggal Ika” sebagai platform bangsa. Bangsa Indonesia, pada saat ini setidaknya tinggal mengingat “ika”nya saja. Bahkan, anak bangsa yang jelas terakui di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bagian yangperlu dilindungi dan mendapatkan hak-hak untuk hidup sejahtera antipenindasan, ternyata diprovokasi dan diintimidasi untuk meninggalkan tanah air Indonesia hanya karena keyakinan berbeda tentang kenabian, ahmadiyah.
Tantangan yang akan dihadapi bangsa indonesia dalam aspek keberagamaan adalah adanya dentuman gerakan islamisasi konstitusi negara versus gerakan membangun wawasan teologis yang rasional dengan menafsirkan kembali perangkat agama menggunakan perangkat kerja ilmiah untuk mencari visi etis perangkat agama itu (doktrin keagamaan).
Sesungguhnya, manusia adalah makhluk berakal dan sekiranya Nabi Muhammad bersabda bahwa agama adalah kal, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak berakal (al dinu huwa al aql la dina liman la aqla lahu). Maka, sudah seharusnya, dimensi-dimensi terdalam yang ada dalam doktrin keagamaan sebagai visi etisnya harus digali dan dilakukan oleh akal. Hal demikian agar umat Islam tidak berubah menjadi keledai, “matslulladzina hummilat taurat kamatsalil khimari yahmilu asfaara”. Wahyu tidak kan berguna manakala hanya dihafal huruf perhuruf, tanpa dicerna maksud di balik huruf tersebut. Demikian ketika formalisasi syariat dalam regulasi nasional hanya mengedepankan huruf-huruf teks (literal), kurang mencerna visi etis, menhargai keberbedaan sekaligus tidak memarjinalkan kaum minoritas; agama, etnik, ras, gender, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya.
Jika di tengah masyarakat plural masing-masing mengklaim kebenarannya secara absolut kepada orang lain, niscaya konflik yang akan terjadi (Immanuel Kant/ 1724-1804). Jika penulis merasa benar, sesungguhnya, “apa yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran, mungkin pula bukan kebenaran buat yang lainnya. Wallahua’lam.

Penulis sedang altif sebagai Litbang LPM Paradigma STAIN Kudus
dan pemerhati sosial budaya, aktif di Forum Komunikasi Lintas Akademik dan Pesantren(ForKLAP) Jepara Jawa Tengah

Relasi Agama dan Sastra

Membela Agama Dengan Sastra Sastra Indonesia dari berbagai era selalu melahirkan protes heboh dari masyarakat. polemik tersebut bahkan tidak berubah dari hal yang sama, yaitu pesepsi adanya penghinaan tehadap suatu agama, terutama Islam. Gejala ini akibat perbedaan mengartikan imajinasi pengarang atau adanya kesengajaan memutarbalikkan kebenaran Islam. 

Keberadaan sastrawan Indonesia kurang mendapat kedudukan baik di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini melanda terhadap sastrawan muslim dengan ahli agama, karena tetap kokohnya anggapan bahwa sastrawan diliputi kesesatan. Apalagi reputasi buruk dalam Qur’an menjadi alasan kuat membenarkan argumen ini. Dan lahirlah suatu stigma “sastrawan tidak punya dasar keimanan dan amal baik, hanya berkhayal tak tentu tujuan.” Dari stigma ini, terjadi hubungan disharmonisasi antara sastrawan dengan agamawan dalam penciptaan karya sastra.surat.jpg

Banyak karya sastra yang menimbulkan reaksi akibat tidak adanya pengertian dan pemahaman tehadap sastra dari masyarakat. Karya sastra itu seperti “Sinar Memancar dari Jabal An-Nur” yang menampilkan pembicaraan nabi Muhammad di mikrofon. AA Navis dengan cerpen “Robohnya Surau Kami” yang mempertemukan orang-orang bersalah dengan Tuhan, yakni Haji Sholeh mengajukan protesnya. Dan cerpen kontroversial “Langit Makin Mendung” karya Kipanjikusmin sebagai nama samaran. Yang sempat menghebohkan masyarakat sehingga berakhir di peradilan. Padahal, karya sastra tersebut adalah hasil imajinasi pengarang atau bersifat ekpresif tanpa bermaksud menghina agama, sedangkan masyarakat hanya berputar pada anggapan mempersonifikasikan Tuhan, Nabi, dan Malaikat.

استمر في القراءة

Posmodernisme Sebagai Spirit Keberagamaan

Posmodernisme Sebagai Spirit Keberagamaan
Muhammad Khamdan

Keberagamaan dalam ruang publik sosial setidaknya didasari pengindraan akal manusia terhadap kenyataan. Hal semacam itu merupakan satu kesatuan sistem kehidupan, yang dibekalkan Tuhan kepada manusia, berupa cipta, rasa, karsa, yang bermuara pada akal. Pada saat semuanya memainkan fungsi dan memegang otoritasnya masing-masing, terwujudlah suatu kebudayaan dalam kenyataan.
Kebudayaan dan akal adalah satu kesatuan sistem yang senantiasa berkembang. Pada hakikatnya, akal yang telah merespon realitas kehidupan selalu berfungsi untuk mempertahankan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, dalam upaya menjaga kelangsungan hidup, manusia melahirkan hasil “pendayagunaan” akal semacam peralatan hidup, sistem pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, dan religi. Oleh Koentjaraningrat disebut dalam cultural universalnya.
Dalam realitas kehidupan, perbedaan penginderaan akal dalam proses interaksi dengan lingkungan merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, produk kebudayaan dalam tujuh aspek cultural universal versi Koentjoroningrat tentu tidak bisa diseragamkan. Hal ini dipengaruhi adanya perbedaan variasi dan aksentuasi cita rasa diri atas fenomena kehidupan yang cenderung dipengaruhi pengetahuan dan informasi yang diterima akal dari proses merespon lingkungan. Imbasnya, perasaan terancam oleh orang lain yang mengharuskan untuk mempertahankan posisi atas komunitas lain akibat perbedaan interpretasi, memicu munculnya pertentangan dan segregasi gerakan fanatisme atau eksklusifisme. Secara kasat mata ditampilkan MUI dengan mengklaim sesat Ahmadiyah dan beberapa kelompok berwawasan pluralisme, liberalisme, sekularisme dengan “tameng ampuh” menjaga keimanan umat.
Dalam konteks demikian, penajaman makna di balik realita, sekaligus toleransi dalam semangat penghargaan perbedaan interpretasi atas teks dan realitas sosial, menjadi (setengah) keharusan. Semangat ini membutuhkan pendekatan-pendekatan tertentu sebagaimana diperkenalkan Jacques Derrida, yaitu relativisme, posstrukturalisme atau dekonstruksionisme. Konsep dan gagasan kesemuanya itu adalah gaya pemikiran posmodernisme yang tidak menghendaki klaim kebenaran tunggal.
Posmodernisme Dalam Lintasan Sejarah
Pada konteks historis, posmodernisme adalah sebuah penolakan terhadap modernisme yang dilahirkan dari proyek pencerahan (elighment, abad 14-16), renaissance di Perancis dan aufklarung di Jerman. Dalam modernisme, manusia diposisikan sebagai pusat realitas yang senantiasa diagung-agungkan. Setidaknya paradigma Cogito ergo sum (saya befikir, maka saya ada) oleh filosuf Rene Descartes menjadi kerangka berfikir rasional yang memiliki hukum-hukum keteraturan. Imbasnya, kebenaran rasional (ilmiah) selalu dihakimi dengan obyektifitas indra untuk mendemonstrasikan kepastian. Dan kebenaran yang demikian dianggap paling baik karena mengoptimalkan potensi kemanusiaan (antroposentris). Pada akhirnya, pemikiran modernis akan mulai menggusur segala hal yang berbau supranatural, dan pembuktian indra ini menjadi kebenaran yang diuniversalkan.
Yang berkembang kemudian, rasionalisasi modernisme justru memperburuk kondisi kemanusiaan itu sendiri. Manusia kian menjadi makhluk penuh teror dan kebengisan untuk menguasai alam dengan teknologi yang diciptakannya. Pun manusia tidak lagi memiliki rasa “santai” untuk menikmati hidup akibat tuntutan untuk mendapatkan hasil maksimal dari efektifitas produk pemikiran yang dihasilkan.
Namun konsep utuh manusia, juga menjadi penolak kebenaran rasional, karena manusia mampu menemukan cara-cara nonrasional untuk mencari kebenaran, yaitu melalui emosi dan intuisi. Dalam pengertian ini, kebenaran sangat berhubungan dengan komunitas tertentu pada wilayah keberadaan komunitas tersebut. Karena banyaknya komunitas dalam wilayah yang berbeda, secara pasti banyak kebenaran yang berbeda antarkomunitas. Kesadaran ini melahirkan sikap relativisme dan mendorong pluralisme, postmodernisme. Relativisme dan pluralisme dari posmodern, akhirnya menyempitkan lingkup kebenaran menjadi lokal, dan berlaku prinsip, “apa yang kami anggap sebuah kebenaran, mungkin bukan sebuah kebenaran buat yang lainnya”.
Implikasi Posmodernisme Pada Keberagamaan Islam Indonesia
Sekarang ini, hidup keberagamaan di Indonesia mulai cenderung pada gerakan kanan Islam yang memaksa kebenaran tunggal atas kebenaran yang lainnya, atau muncullah kompetisi meraih al haqiqah al diniyah. Tak ayal, muncul banyak varian Islam di Indonesia dari bergaya puritan, fundamental, radikal, postradisional, sampai pada liberal. Salah satu landasan yang membayangi gerakan-gerakan tersebut adalah mengenai dominansi wacana akidah. Padahal akidah bersifat mutlak dan absolut, manakala dalam masyarakat plural masing-masing komunitas mengklaim kebenarannya sendiri, oleh Immanuel Kant hanya akan berujung konflik.
Dalam buku menarik berjudul “Intelegensia Muslim dan Kuasa karangan Yudi Latif, pertarungan akhir meraih kebenaran agama terjadi antara dua mainstrem pemikiran, yaitu literal versus liberal yang saling menggugat otoritas masing-masing terhadap teks agama. Dari sinilah terjadi perang yang hampir tidak ada ujung.
Jadi secara teoritis, akidah yang selalu dirujukkan kepada teks-teks agama, harus diadakan dialogisasi. Diawal penyebaran Islam di Nusantara, Islam sangat dipengaruhi Hindu, Budha, tradisi Jawa (animisme-dinamisme) dan tradisi lokal yang lain. Artinya, ada konsensus untuk pluralisme, sebagaimana konsep ahlu al sunnah wa al jamaah yang merupakan konsensus akidah “versi” al Asyari, al Maturidi, dan al Ghazali.
Meminjam proyek “Trilogi Nalar Arab”nya Muhammad Abid al-Jabiri, keberagamaan yang ditampilkan Front Pembela(?) Islam (FPI) versus Jaringan Islam Liberal (JIL) akan bertolak dari 3 jalur epistimologi, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Tafsirannya, FPI bersama kalangan Fundamental lainnya masih bergelut di jalur bayani atau mendasarkan pola kepercayaan pada teks-tesk kitab suci. Terjadilah stagnansi ilmu pengetahuan bervisi rahmatan lil alamin karena jalur irfani dan burhani kurang direspon. Yang muncul justru ayat-ayat perang dalam buku “Aku Melawan Teroris” karya Imam Samudra.
Dalam kondisi demikian, dekonstruksi teks dan kebenaran seperti digagas Ali Harb, sekaligus semangat menghargai perbedaan persepsi kebenaran (relativisme) sangat dibutuhkan untuk menggambarkan bahwa Islam tidak lagi sekedar berkarakter langit, tetapi memiliki kebenaran berdasarkan budaya lokal yang dipengaruhi local knowledge. Islam harus dilihat secara integral dengan realitas sejarah yang penuh pernbedaan. Jauh hari, Rosululah menerangkan bahwa umat Islam akan terpecah-pecah dalam beberapa firqoh (sekte), untuk itu menuntut umat Islam saling menghargai dan bekerjasama sebagaimana sebuah sistem bangunan. Tidak lagi saling mengklaim kebenaran sendiri, sambil menyesatkan orang lain. Wa Ila Allahi Turja ‘Ul-Umur.

Penulis adalah elemen Lembaga Kajian Agama dan Dinamika Sosial (eLKAs) Kudus

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.